JAKARTA, FEMALE.CO.ID- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad untuk terus
menjalankan berbagai program yang dapat membantu meningkatkan
kesejahteraan nelayan, sekaligus dalam terus melanjutkan reformasi tata
kelola sektor kelautan perikanan nasional.
“Program yang kita siapkan akan didorong untuk meningkatkan
kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan
pemasar hasil perikanan, dan stakeholder kelautan dan perikanan
lainnya,” kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Sabtu.
Menteri Susi juga menyebut pihaknya terus berupaya memperbaiki dan
meningkatkan kinerja melalui program-program yang telah disiapkan.
Salah satunya, ujar dia, adalah melalui reformasi tata kelola perikanan tangkap yang beberapa tahun ini terus digiatkan.
“Tata kelola perikanan tangkap memang yang paling sulit mengingat kita melakukan reformasi yang begitu besar,” katanya.
Ia berpendapat bahwa tidak ada negara lain yang melakukan reformasi
begitu besar di sebuah bidang tata kelola industri perikanan, utamanya
perikanan tangkap, seperti yang dilakukan Indonesia.
Menurut Menteri Susi, KKP telah menyiapkan rencana kerja anggaran
2020 untuk pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran utama
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sebesar 7,9 persen,
yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan sebesar 26,43
juta ton, produksi garam 3 juta ton, Nilai Tukar Nelayan (NTN) 115,
tingkat konsumsi ikan 56,39 kilogram per kapita, nilai ekspor hasil
perikanan sebesar 5,98 miliar dolar AS, dan jumlah kawasan konservasi
perairan ditingkatkan menjadi 22,27 juta hektare.
Untuk merealisasikan sasaran ini, KKP memperoleh pagu indikatif pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp6,472 triliun.
Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto
menginginkan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) ke depannya dapat lebih banyak digunakan untuk memenuhi
kebutuhan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kami ingin anggaran lebih memenuhi kebutuhan nelayan,” kata Hermanto
dalam acara Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kementerian
Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa.
Menurut Hermanto, KKP perlu lebih memberikan gambaran yang
komprehensif agar bagaimana anggaran yang mereka kelola dapat dikelola
secara efektif dan berkelanjutan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat bahwa selama
ini pengelolaan di sektor kelautan dan perikanan masih bersifat parsial
serta lebih berpihak kepada elite.
Untuk itu, ujar dia, dalam perencanaan ke depannya perlu dibuat
piramida anggaran yang jelas sehingga manfaat dari pengelolaan anggaran
tersebut lebih terasa kepada pihak nelayan dan masyarakat pesisir yang
termarjinalkan.
Sebelumnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menginginkan
program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan selanjutnya dapat
benar-benar fokus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Nusantara di
berbagai daerah.
“Arah pembangunan industri perikanan Indonesia harus berpihak kepada
kesejahteraan nelayan,” kata Ketua DPD HNSI Jawa Barat, Nandang Permana,
dalam diskusi di Kantor Pusat HNSI, Jakarta, 21 Mei 2019. (Ant/PI)
