Direktur ASPPUK, Emmy Astuti ketika tampil menjadi pembicara di acara Research Findings Validation and Action Planning Workshop di Jakarta beberapa waktu lalu.
JAKARTA, FEM– Pagi itu, Jakarta tidak berbeda dari biasanya—lalu lintas padat, waktu terasa tergesa. Namun di sebuah ruang pertemuan, ada sesuatu yang bergerak lebih pelan dan lebih dalam. Perempuan-perempuan dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul, sebagian hadir langsung, sebagian lewat layar.
Mereka datang membawa cerita yang jarang masuk ke tabel statistik: tentang usaha kecil yang dijalankan dari dapur rumah, tentang mimpi menembus pasar yang lebih luas, dan tentang hambatan yang kerap tak terlihat oleh pembuat kebijakan.
Pada 28 Agustus 2025, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) bersama Trade Gender Equality Investment (TGEI) menyelenggarakan Research Findings Validation and Action Planning Workshop.
Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti agenda teknis. Namun bagi para perempuan wirausaha yang hadir, forum ini adalah ruang aman untuk didengar—dan untuk memastikan pengalaman mereka tidak berhenti sebagai cerita personal, tetapi diakui sebagai pengetahuan yang sah.
Dari Pengalaman Hidup ke Kebijakan Publik
Workshop ini merupakan kelanjutan dari proses riset panjang: survei daring, diskusi kelompok, hingga wawancara mendalam dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Namun yang membuat pertemuan ini berbeda adalah niatnya—memastikan bahwa data tidak berdiri sendiri, melainkan diuji dan diperkaya oleh pengalaman nyata perempuan wirausaha itu sendiri.
Direktur ASPPUK, Emmy Astuti, mengingatkan bahwa meski perdagangan internasional berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, tidak semua orang memiliki akses yang setara untuk ikut serta. Perempuan, terutama pelaku usaha kecil dan mikro serta penyandang disabilitas, masih harus menghadapi hambatan berlapis—dari keterbatasan informasi hingga prosedur administratif yang melelahkan.
“Prinsip kami sederhana,” ujar Emmy, “tidak ada yang tertinggal.” Prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) bukan sekadar kerangka kerja, melainkan nilai yang menuntun setiap langkah program ini, yang didukung oleh DFAT, RT4D, dan Trade Gender Equality Incubator.
Angka yang Menguatkan Cerita
Sebanyak 66 peserta terlibat dalam workshop ini—80 persen di antaranya perempuan. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam: pelaku usaha mikro, aktivis LSM, perempuan kepala rumah tangga, hingga wirausaha penyandang disabilitas. Di balik komposisi itu, tersimpan kisah-kisah tentang ketahanan dan kreativitas.
Riset yang dipaparkan oleh Achmad Uzair Fauzan, konsultan peneliti ASPPUK, mencerminkan skala dan kedalaman pengalaman tersebut. Survei dilakukan terhadap 884 UMKM perempuan di 22 provinsi, dilengkapi wawancara dengan pejabat pemerintah dan diskusi kelompok bersama hampir seratus pelaku usaha. Data dikumpulkan dari Jawa hingga Nusa Tenggara, dari wilayah pesisir hingga daratan.
Tujuan riset ini bukan hanya memetakan masalah, tetapi memperkuat posisi perempuan wirausaha sebagai subjek kebijakan—mereka yang berhak menentukan arah dukungan apa yang benar-benar dibutuhkan.
GEDSI dalam Praktik, Bukan Sekadar Istilah
Sepanjang workshop, GEDSI terasa hadir dalam hal-hal kecil namun bermakna: cara fasilitator memberi ruang bicara, kesediaan peserta lain untuk mendengar, dan pengakuan bahwa pengalaman setiap perempuan berbeda—dan sama-sama valid.
Perempuan disabilitas, pengusaha mikro dari wilayah terpencil, hingga mereka yang mulai terhubung dengan pasar internasional duduk dalam ruang diskusi yang sama. Tidak ada hierarki cerita. Semua pengalaman menjadi bagian dari analisis bersama.
Dari proses inilah lahir rekomendasi kebijakan yang tidak seragam, tetapi responsif terhadap keragaman konteks hidup perempuan wirausaha Indonesia.
Suara yang Lama Terpendam
Ibu Elis – Syailendra Group (Produsen Minyak Atsiri).
Bagi Ibu Elis, produsen minyak atsiri, forum ini membuka ruang refleksi. Ia berbagi pengalaman tentang rumitnya mengurus Certificate of Origin—dokumen penting untuk perdagangan internasional. “Gratis, tapi harus bolak-balik. Revisi tidak bisa sekaligus,” katanya pelan. Bagi usaha kecil, proses seperti ini bukan sekadar administratif, melainkan beban emosional dan finansial.
Sementara Ibu Rani, wirausaha penyandang disabilitas, merasakan sesuatu yang lebih mendasar: pengakuan. “Saya merasa dihargai. Akhirnya ada ruang untuk menyampaikan kendala kami, dan didengarkan,” ujarnya.
Menyusun Harapan, Menentukan Arah
Melalui diskusi kelompok, peserta merumuskan 12 isu prioritas kebijakan. Setiap rekomendasi ditimbang dengan hati-hati: siapa yang paling terdampak, sejauh mana mendukung kesetaraan gender, dan seberapa mungkin diterapkan. Proses ini memastikan bahwa advokasi yang dihasilkan tidak jauh dari realitas hidup para perempuan yang akan menjalaninya.
Hasil evaluasi menunjukkan dampak positif. Hampir seluruh peserta merasakan peningkatan pemahaman tentang isu GEDSI dan perdagangan—bukan sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai alat untuk memperjuangkan perubahan.
Perempuan, Perdagangan, dan Masa Depan yang Lebih Adil
Workshop ini telah usai, tetapi jejaknya masih terasa. Di balik setiap rekomendasi, ada harapan agar kebijakan tidak lagi dibuat dari kejauhan, melainkan tumbuh dari pengalaman mereka yang menjalani.
ASPPUK meyakini bahwa ketika perempuan wirausaha diberi ruang, didukung, dan dipercaya, mereka bukan hanya mampu bertahan—tetapi juga berkontribusi pada ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Melalui pendekatan GEDSI, suara perempuan tidak lagi berada di pinggir. Ia menjadi bagian dari arus utama—mengarahkan kebijakan, mengubah praktik, dan perlahan membuka jalan menuju masa depan perdagangan yang lebih manusiawi (Wan).
