Di sebuah unggahan Facebook yang ditulis selepas subuh, Direktur Eksekutif ASPPUK, Emmy Astuti memilih nada yang berbeda dari riuhnya linimasa.
Seharian sebelumnya, media sosial dipenuhi perbincangan soal menu MBG selama Ramadan. Netizen memperdebatkan harga, kualitas, dan nilai per porsi. Laporan warga ke kanal pemantauan masyarakat, MBG Watch, bahkan menempatkan dugaan ketidaksesuaian harga di peringkat pertama.
“Data sudah berbicara,” tulisnya.
Namun, pagi itu, Emmy tidak ingin berbicara soal angka. Ia memilih membicarakan sesuatu yang lebih halus, namun tak kalah penting: etika dan toleransi di ruang publik.
Tradisi Tak Tertulis yang Mengikat
Indonesia punya kebiasaan sosial yang tidak pernah dibakukan dalam undang-undang, tetapi ditaati secara kolektif.
Saat Ramadan tiba, banyak warung makan menutup sebagian etalasenya dengan tirai. Restoran mengurangi ekspos menu secara mencolok. Pedagang kecil menyesuaikan diri. Itu bukan kewajiban formal. Itu kesadaran sosial.
Dalam studi tentang praktik Ramadan di ruang publik Indonesia, sejumlah peneliti sosiologi agama mencatat bahwa adaptasi semacam ini adalah bentuk “etika komunal”—kesediaan untuk menahan diri demi menghormati mereka yang beribadah.
Ruang publik dipahami sebagai milik bersama, bukan arena dominasi satu kelompok atas yang lain.
Namun di tengah tradisi itu, program MBG yang tetap membagikan makanan kering kepada siswa pada pagi atau siang hari—menghadirkan ironi tersendiri.
Anak-Anak dan Latihan Pengendalian Diri
Puasa, dalam khazanah Islam, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah latihan disiplin dan empati sosial. Dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 183), puasa disebut sebagai jalan menuju takwa—yakni kesadaran moral yang lebih tinggi.
Bagi anak-anak yang baru belajar berpuasa, Ramadan adalah sekolah karakter. Mereka belajar menahan keinginan, mengelola emosi, dan memahami makna kesabaran.
Namun ketika makanan—terutama “jajanan” yang disukai anak-anak dibagikan di ruang kelas pada jam mereka sedang menahan diri, godaan itu menjadi konkret.
Bukan lagi sekadar aroma dari warung yang lewat, melainkan paket di tangan sendiri.
“Ujian memang bagian dari proses,” tulis Emmy.
“Tetapi ujian biasanya datang dari kehidupan sehari-hari, bukan dari kebijakan yang seharusnya peka terhadap konteks.”ujar alumnus Universitas Haluoleo itu.
Kebijakan Publik dan Sensitivitas Sosial
Pertanyaannya menjadi tajam: jika pedagang kecil mampu menyesuaikan diri selama Ramadan, mengapa kebijakan publik berskala nasional tidak menunjukkan sensitivitas serupa?
Di berbagai negara dengan mayoritas Muslim, pengaturan jam distribusi makanan sekolah selama Ramadan seringkali disesuaikan.
Di Malaysia dan sebagian wilayah Timur Tengah, misalnya, jam belajar dan distribusi konsumsi sekolah mengalami penyesuaian selama bulan puasa, sebagai bentuk akomodasi terhadap praktik ibadah.
Di Indonesia sendiri, Kementerian Pendidikan dalam beberapa tahun terakhir mengeluarkan kebijakan fleksibilitas jam belajar selama Ramadan, sebuah pengakuan bahwa konteks spiritual memengaruhi ritme sosial.
Dalam kerangka itulah kritik Emmy menjadi relevan. Bukan semata soal menu atau harga, tetapi tentang pesan simbolik yang dibangun negara.
Apakah negara memperkuat nilai yang diajarkan keluarga dan komunitas?
Ataukah, tanpa sadar, melemahkannya?
Ruang Publik Adalah Ruang Bersama
Ruang publik bukan hanya soal jalan raya dan taman kota. Ia juga ruang kelas, halaman sekolah, bahkan momen distribusi kebijakan.
Dalam masyarakat majemuk, toleransi sering dipahami sebagai “tidak mengganggu”. Tetapi dalam praktik sosial Indonesia, toleransi kerap berarti lebih dari itu: ikut menjaga suasana.
Ketika satu kelompok menjalankan ibadah besar, yang lain ikut menyesuaikan diri. Itu sebabnya tirai warung bukan sekadar kain penutup, ia adalah simbol kesediaan berbagi ruang.
Program MBG, di mata Emmy, menghadirkan dilema etis: kebijakan yang secara teknis berjalan, tetapi secara sosial terasa kurang peka.
Catatan Subuh yang Menggema
Tulisan Emmy bukan ajakan untuk menghapus program. Ia juga tidak menutup mata pada kebutuhan gizi anak-anak.
Namun ia mengajak publik memikirkan ulang momentum dan cara pelaksanaan.
Dalam demokrasi, kritik bukanlah pembangkangan. Ia adalah bagian dari percakapan publik.
“Jika pedagang kecil saja mampu menyesuaikan diri dengan norma sosial selama Ramadan,” tulisnya, “mengapa program berskala nasional ini tidak bisa berhenti untuk sementara di saat Ramadan?”
Di tengah riuh perdebatan harga dan menu, mungkin memang perlu jeda untuk membicarakan hal yang lebih mendasar: kepekaan.
Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari besar programnya, tetapi dari halusnya ia membaca nurani kolektif warganya (Wan)
